Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui program beras untuk keluarga miskin (raskin) yang dibagikan kepada masyarakat kurang mampu masih bermasalah.
Jokowi mengatakan, selain pagu anggaran yang tidak cukup untuk rumah tangga sasaran, data penerima raskin masih belum sinkron sehingga penyalurannya tidak berjalan baik. Bahkan, banyak rumah tangga sasaran yang tidak menerima jatahnya.
“Saya masih menerima laporan tentang permasalahan raskin,” kata Presiden saat memimpin rapat terbatas yang membahas tentang Perbaikan Kebijakan Program Raskin 2016, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6).
Rapat dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Mentan Amran Sulaiman, Mensos Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
Disebutkan, penyaluran raskin adalah bagian dari program perlindungan sosial yang berfungsi untuk menstabilkan harga pangan, terutama beras di pasaran. Selain itu, raskin juga mendukung ketersediaan stok beras dengan harga terjangkau di Bulog.
Jokowi secara khusus telah menginstruksikan jajaran pemerintah untuk memperbaiki dan menyempurnakan mekanisme penyerahan raskin, memastikan bahan pokok itu sampai kepada yang berhak, dan layak dikonsumsi.
“Yang lalu, kita melihat memang, saya tidak tahu stoknya mudah-mudahan sudah habis, berasnya hitam berkutu, berjamur, dan tidak layak dikonsumsi betul-betul sudah enggak ada lagi. Habis dan berganti dengan stok baru yang kita beli," kata Jokowi. "Kita harapkan kualitas ke depan bisa jauh lebih baik lagi,” dia menambahkan.